JAKARTA -- Seminar Nasional Kepemudaan dalam rangka Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jumat (9/1/2025), menempatkan politik sebagai tema sentral dalam pembahasan peran pemuda.
Forum ini menghadirkan Dr. Sigit Raditya, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, sebagai pemateri.
Sigit menegaskan bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun keadilan sosial. Ia menyampaikan bahwa politik bukan sekadar ruang kompetisi kekuasaan, melainkan instrumen untuk menentukan arah kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Politik adalah alat distribusi keadilan dan penentu arah bangsa,” kata Sigit di hadapan peserta seminar. Ia menjelaskan bahwa berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, harga bahan pokok, dan akses pelayanan publik, sangat ditentukan oleh keputusan politik yang diambil di ruang-ruang kekuasaan.
Sigit mengingatkan bahwa politik selalu berada dalam ketegangan antara nilai dan kekuasaan. Menurutnya, nilai moral yang tidak memiliki akses pada kekuasaan berpotensi kehilangan daya pengaruh. Sebaliknya, kekuasaan yang berjalan tanpa landasan etika berisiko melahirkan kebijakan yang merugikan masyarakat luas.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut menuntut kehadiran pemuda sebagai aktor yang mampu menjembatani nilai dan kekuasaan. Pemuda dipandang memiliki modal moral dan energi perubahan yang dapat memastikan bahwa proses politik tetap berada dalam koridor keadilan.
Dalam pemaparannya, Sigit juga menekankan bahwa sikap anti-politik justru berpotensi melemahkan agenda perubahan. Ia menyebut bahwa keinginan untuk perubahan tanpa keterlibatan dalam sistem politik akan sulit diwujudkan secara struktural.
“Tidak semua harus jadi politisi, tapi harus ada yang masuk politik,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa partisipasi politik pemuda tidak harus bersifat seragam, tetapi tetap memerlukan kehadiran kader-kader yang siap terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga mengingatkan adanya jebakan aktivisme yang hanya bersifat reaktif. Menurutnya, aktivisme tanpa strategi sering kali kalah oleh kepentingan yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, ia mendorong pemuda untuk melengkapi idealisme dengan kemampuan teknokratis, termasuk penyusunan proposal kebijakan yang konkret.
Sigit menyebut bahwa aktivisme moral perlu diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, seperti analisis anggaran, mekanisme distribusi, dan proyeksi dampak kebijakan. Dengan demikian, gagasan perubahan dapat diuji dan diperdebatkan secara rasional di ruang-ruang formal pengambilan keputusan.
Melalui seminar ini, isu politik ditempatkan bukan sebagai sesuatu yang harus dijauhi, melainkan sebagai ruang strategis yang memerlukan kehadiran pemuda dengan kesiapan nilai dan kapasitas. Pesan yang disampaikan menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keterlibatan generasi muda dalam proses politik yang berkeadilan.
