 |
| Mohammad Jundy/ Dokpri |
Oleh Mohammad Jundy*
BELAKANGAN, dunia politik tanah air dihebohkan oleh wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh DPRD. Partai koalisi merah putih, sebut saja Gerindra, Golkar, PAN & PKB mendukung penuh wacana tersebut. Alasan yang mengemuka, mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh kontestan pemilukada.
Sudah menjadi rahasia umum, demokrasi di Indonesia masih berada di tahap demokrasi prosedural. Memuja ritual demokrasi dan aspek teknis dengan mengabaikan kualitas demokrasi. Dampak fatal yang terjadi, maraknya politik uang (money politic).
Kontestan pilkada akan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya sebagai prasyarat untuk memenangkan kontestasi. Ketika sudah terpilih, pemenang pilkada akan berusaha semaksimal mungkin "balik modal" setiap ongkos politik yang dikeluarkan. Baik dari markup anggaran ataupun dengan mengadakan proyek siluman.
Selain politik uang, demokrasi prosedural juga melahirkan kartel "politik gentong babi" (pork barrel). Petahana menggunakan dana publik untuk kepentingan dan kalkulasi elektoral. Bansos menjadi senjata utama untuk menarik perhatian konstituen.
Sedangkan demokrasi substansial menjadikan gagasan dan ide sebagai denyut nadi demokrasi. Demokrasi substansial, tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu secara teknis tetapi memastikan nilai-nilai demokrasi terimplementasi dengan baik.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan dilaksanakannya pilkada via DPRD lantas menghilangkan money politik? Jawabannya, belum tentu.
Pemilihan kepala daerah via DPRD selain menghilangkan prinsip akuntabilitas, politik uang dan "politik dagang sapi" bisa terjadi sekaligus. Anggota DPRD akan bergerilya kesana-sini membawa 'mahar politik' dan tawar menawar posisi.
Dalam konteks ini, organisasi kepemudaan nasional memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral (moral force) untuk mengawal arah demokrasi.
Yang jelas, sikap yang diperjuangkan adalah berangkat dari nilai kebenaran serta memastikan arah demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih sehat dan substansial demi tercapainya amanat reformasi.
*) Mohammad Jundy, penulis adalah Kepala Departemen Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah
