REPORTER.ASIA -- Forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 tahun 2025 yang diselenggarakan di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia, menjadi wadah bagi para cendekiawan dan tokoh Islam kawasan Asia Tenggara untuk merumuskan arah kolaborasi dakwah lintas negara.
Kegiatan yang berlangsung pada 12–13 November 2025 itu mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”, dan diikuti oleh berbagai lembaga Islam, termasuk Lembaga Mufti Perlis. Forum ini menghasilkan sejumlah resolusi penting yang menjadi pedoman bagi lembaga dakwah dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.
Forum antarbangsa kawasan Asean ini dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).
Dalam pertemuan ini, para peserta yang terdiri dari ilmuwan dan cendekiawan Muslim berasal dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Cambodia.
Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq, yang hadir dari Indonesia dalam forum tersebut, menegaskan bahwa pertemuan ini tidak sekadar menghasilkan rekomendasi simbolik, tetapi merumuskan beberapa resolusi utama yang disusun secara sistematis sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.
Menurut Nashirul, resolusi pertama forum menyoroti dasar diplomasi dan kerja sama dakwah. Para peserta menyepakati bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan pendekatan yang dibenarkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah untuk menjaga kemaslahatan dakwah.
Bentuk kerja sama ini, jelasnya, harus disesuaikan dengan konteks sosial masing-masing negara, dengan tetap berorientasi pada penyebaran risalah Islam, kemaslahatan umat, dan citra positif terhadap Islam. Ia menambahkan bahwa forum menekankan pentingnya batasan yang jelas agar kolaborasi tidak melampaui prinsip aqidah.
Resolusi kedua menegaskan bahwa setiap kerja sama lintas pihak tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam, menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama, atau melemahkan strategi dakwah jangka panjang.
Memasuki resolusi ketiga, para peserta memberi perhatian pada hubungan dengan non-Muslim dan kelompok lintas mazhab. Dalam hal kemanusiaan yang bersifat universal seperti perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial, kerja sama tetap diperbolehkan.
“Kerja sama semacam itu tidak berarti pengakuan terhadap kebenaran akidah pihak lain. Prinsip hidup berdampingan atau ḥaqq al-ta‘āyush dipandang sebagai urusan muamalah, bukan akidah,” jelas Nashirul dalam keterangannya diterima Reporter Asia pada Jumat (14/11/2025).
Forum juga menyoroti tantangan dakwah di sejumlah negara yang menghadapi tekanan politik. Resolusi keempat menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, pendekatan diplomasi yang bijaksana perlu diutamakan agar dakwah tetap stabil dan berkesinambungan. Namun, para da’i tetap memiliki kewajiban menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan cara yang santun dan penuh hikmah.
Menjelang resolusi kelima, para peserta menggarisbawahi pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan pendapat. Resolusi kelima menegaskan bahwa perbedaan dalam hal cabang (furu‘iyyah) tidak boleh menjadi penghalang bagi persatuan dan kerja sama. Sikap toleran terhadap perbedaan ijtihadi merupakan kunci kekuatan umat Islam.
Sementara itu, resolusi keenam menekankan etika keilmuan dan komunikasi antarulama. Forum merekomendasikan agar perbedaan pandangan disampaikan secara ilmiah, beradab, dan bijaksana, tanpa merusak hubungan yang telah terjalin di antara lembaga dakwah dan gerakan Islam.
Adapun resolusi ketujuh menyerukan agar ruang sosial dan budaya dimanfaatkan sebagai sarana dakwah kontemporer. Para peserta menilai bahwa dunia sosial, seni, dan kemanusiaan adalah ruang strategis untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang relevan dan menarik. Sikap tertutup dinilai justru dapat melemahkan potensi umat.
Sebagai penutup, forum menyerukan penguatan semangat ta‘āwun yang berlandaskan syariat, ilmu, dan kebijaksanaan. “Kerja sama yang tulus, strategis, dan beradab diharapkan menjadi landasan bagi kemajuan dakwah Islam serta kemuliaan umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Dr. Nashirul Haq.
