REPORTER.ASIA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil tanpa menghambat roda usaha masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025), bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Fokus pembahasan diarahkan pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penataan aktivitas perdagangan barang impor bekas serta percepatan digitalisasi ekonomi rakyat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap nasib para pedagang thrifting di tengah kebijakan penertiban impor barang bekas.
Ia menegaskan bahwa Presiden menugaskan Kementerian UMKM untuk memastikan para pedagang tetap dapat berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri.
“Presiden Prabowo menugaskan Kementerian UMKM memastikan pedagang thrifting tetap bisa berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri. Pemerintah tidak ingin mematikan aktivitas ekonomi pedagang thrifting, tetapi mengarahkannya untuk mendukung industri lokal,” ujar Maman Abdurrahman dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Menurut Maman, arahan Presiden menekankan keseimbangan antara penegakan hukum atas impor ilegal dan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil.
“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan menyiapkan langkah-langkah konkret agar pedagang thrifting dapat beradaptasi dengan menjual produk-produk lokal yang kompetitif.
“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan, namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ungkap Maman.
Selain kebijakan terkait thrifting, Presiden Prabowo juga menyoroti percepatan digitalisasi pelayanan bagi pelaku UMKM. Kepala Negara meminta agar sistem satu data terintegrasi, yakni Sapa UMKM, segera direalisasikan untuk mempermudah perizinan, pembiayaan, dan pemasaran.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” kata Maman.
Program Sapa UMKM diharapkan menjadi ekosistem digital nasional yang menghubungkan seluruh layanan pemerintah bagi UMKM secara terpadu. Maman menegaskan, “Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat.”
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan daya saing UMKM melalui percepatan perizinan dan sertifikasi produk. Ia meminta agar proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, dan SNI disederhanakan agar pelaku UMKM dapat bersaing di pasar nasional maupun global.
“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi halal, BPOM, PIRT, dan SNI. Supaya UMKM kita daya saingnya meningkat,” tutur Maman.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang bagi UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah tercatat dalam program ini, sementara potensi totalnya mencapai sekitar satu juta pelaku usaha.
“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” ujar Maman.
